Pemetaan Indeks Grafis (GIM – Geographical
Index Mapping) adalah penyusunan informasi mengenai bidang-bidang tanah
yang telah terdaftar untuk memberikan sebagai data pendukung bagi kegiatan
administrasi pertanahan.
Informasi mengenai bidang tanah yang terdaftar akan dinyatakan dalam 2
(dua) produk yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ; Daftar
Tanah dan Peta Indeks Grafis yang dituangkan dalam Peta Pendaftaran.
Daftar Tanah adalah daftar yang memuat informasi tentang bidang-bidang
tanah yang telah terdaftar di dalam suatu desa/kelurahan (Daftar Tanah) atau
kabupaten / kotamadya (Daftar Tanah Negara). Dalam daftar tanah dibukukan semua
bidang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum maupun pemerintah
dengan sesuatu hak maupun tanah negara yang terletak di desa yang bersangkutan
(pasal 146).
Daftar Tanah terdiri dari 2 (dua) buah yaitu ; DI 203 (lampiran 48) dan DI
203 A (lampiran 49).
DI 203 (lampiran 48) terdiri dari 11 (sebelas) kolom, dan diisi dengan
ketentuan sebagai berikut ;
a. Kolom 1 diisi dengan dengan
Nomor Identifikasi Bidang (NIB). NIB diberikan dengan melanjutkan nomor bidang
terakhir yang terdaftar pada desa atau kelurahan tersebut.
b. Kolom 2 diisi dengan luas
bidang tanah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam meter persegi.
c. Kolom 3 diisi dengan nomor
lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah tersebut berada.
d. Kolom 4 diisi dengan nomor
kotak lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah tersebut berada.
e. Kolom 5 diisi dengan NIB
bidang yang lama apabila bidang tanah tersebut adalah bidang baru yang
diakibatkan perubahan data fisik.
f. Kolom 6 diisi dengan jenis dan
nomor hak dari bidang tanah yang bersangkutan.
g. Kolom 7 diisi dengan status
bidang tanah dan nomor haknya.
h. Kolom 8 diisi untuk mencatat
bidang tanah dengan status tanah negara.
i. Kolom 9 diisi dengan tanggal
penerbitan surat ukur dari bidang tanah yang bersangkutan.
j.
Kolom 10 diisi dengan nomor gambar ukur dari bidang tanah yang
bersangkutan.
k. Kolom 11 diisi dengan
keterangan perubahan yang terjadi pada bidang tanah yang bersangkutan, misalnya
; pemisahan, penggabungan, perubahan status bidang tanah dan lain-lain.
DI 203A (lampiran 49) terdiri dari 11 (sebelas) kolom, dan diisi dengan
ketentuan sebagai berikut ;
a. Kolom 1 diisi dengan nomor
urut.
b. Kolom 2 diisi dengan dengan
Nomor Indentifikasi Bidang (NIB). NIB diberikan dengan melanjutkan nomor bidang
terakhir yang terdaftar pada desa atau kelurahan tersebut.
c. Kolom 3 diisi dengan luas
bidang tanah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam meter persegi.
d. Kolom 4 diisi dengan nomor
lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah tersebut berada.
e. Kolom 5 diisi dengan nomor
kotak lembar peta pendaftaran dimana bidang tanah tersebut berada.
f. Kolom 6 diisi dengan letak
desa/kelurahan dimana bidang tanah tersebut berada.
g. Kolom 7 diisi dengan letak
kecamatan dimana bidang tanah tersebut berada.
h. Kolom 8 diisi dengan yang
menguasai bidang tanah tersebut.
i.
Kolom 9 diisi dengan P bila
bidang tanah tersebut adalah bidang tanah pertanian dan diisi dengan ---- bila bidang tanah tersebut adalah
bidang tanah non pertanian.
j. Kolom 10 diisi dengan NP bila bidang tanah tersebut adalah bidang tanah non pertanian dan
diisi dengan ---- bila bidang tanah
tersebut adalah bidang tanah pertanian.
l. Kolom 11 diisi dengan
keterangan perubahan yang terjadi pada bidang tanah yang bersangkutan, misalnya
; pemisahan, penggabungan, perubahan status bidang tanah dan lain-lain.
Peta Indeks Grafis adalah peta yang memuat bidang-bidang tanah yang sudah
terdaftar haknya dan bidang-bidang tanah tersebut belum dipetakan pada peta
pendaftaran. Secara skematis, diagram alir pelaksanaan Pemetaan Indeks Grafis
dapat dilihat pada Gambar 4-1.
4.1 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data fisik dari bidang-bidang tanah
yang telah terdaftar. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah ;
a. Dokumen yang tersedia di
Kantor Pertanahan
q Salinan Daftar Tanah / Daftar
Tanah Negara (DI 203 atau DI 203 A).
q Salinan Surat Ukur (DI 207),
Gambar Situasi dan Gambar Ukur (DI 107).
q Salinan peta-peta yang memuat
lokasi bidang tanah yang dimaksud pada Daftar Tanah. Misalnya ; peta PP 10,
peta kawasan pengembangan (real estate) dan
lain-lain.
q Salinan peta dasar pendaftaran
yang akan dijadikan dasar pembuatan peta indeks grafis.
b. Dokumen yang tersedia pada
instansi lain.
q Salinan peta atau daftar yang
dimiliki oleh PBB.
q Salinan peta atau keterangan
yang diperoleh dari Lurah atau Kepala Desa.
4.2 Analisa Data
Setiap bidang tanah yang telah tercatat dalam
Daftar Tanah diteliti apakah dapat langsung dipetakan pada salinan lembar peta
dasar pendaftaran / peta pendaftaran yang telah tersedia.
a. Data yang tersedia di Kantor
Pertanahan digunakan untuk mengidentifikasi lokasi bidang tanah di atas peta
dasar pendaftaran dengan menggunakan salah satu dari data yang tersedia, yaitu
;
q Peta-peta yang ada (peta PP
10, peta kawasan pengembangan dll.) dimana bidang tanah tersebut mungkin telah
dipetakan.
q Lokasi dalam kaitannya dengan
bidang tanah yang lain seperti terlihat pada letak bidang tanah tersebut pada
SU/GS dan GU.
q Lokasi dalam kaitannya dengan
bangunan atau benda-benda fisik lainnya yang memperlihatkan letak bidang tanah
tersebut pada SU/GS/GU atau dengan cara menghubungkan hasil pengukuran
(bangunan atau benda fisik yang dapat diidentifikasi pada peta dasar
pendaftaran).
q Lokasi dalam kaitannya dengan
jalan besar atau jalan yang bersebelahan, yang diperlihatkan dan diberi nama
pada SU/GS/GU.
q Lokasi bidang tanah lainnya
yang dicatat pada SU/GS/GU yang bersebelahan.
q Peta foto, blow up atau foto udara (jika tersedia) dapat membantu
identifikasi lokasi bidang tanah karena banyaknya obyek atau detail yang muncul
pada media tersebut.
b. Data yang tersedia di instansi
lain digunakan apabila data yang telah tersedia di Kantor Pertanahan tidak
dapat menentukan secara pasti lokasi bidang tanah tersebut, dengan cara
menganalisa data tersebut ;
q Daftar Himpunan Ketetapan
Pajak (DKHP), yang memuat nama wajib pajak, lokasi/alamat wajib pajak, luas
objek pajak, rujukan peta objek pajak.
Data yang didapat dari PBB digunakan untuk mengidentifikasi lokasi bidang
tanah dengan terlebih dahulu mencari nama pemilik yang terdaftar dan alamat
bidang tanah pada daftar wajib pajak. Dari daftar tersebut, nomor persil PBB
dapat ditemukan.
q Peta-peta PBB (peta desa dan
peta blok).
Peta PBB dibandingkan dengan peta dasar pendaftaran yang tersedia. Dengan
melihat lokasi bidang tanah pada peta PBB dapat ditentukan lokasi bidang tanah
lainnya yang berada di sekitarnya.
Untuk penggunaan data tersebut di atas perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut ;
a. Nama pembayar pajak yang
dicatat dalam dokumen PBB dapat berbeda dengan nama pemegang hak atas tanah
yang terdaftar.
b. Objek pajak dapat berbeda
dengan bidang tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan.
c. Batas administrasi desa yang
terdapat pada dokumen PBB mungkin berbeda dengan batas administrasi desa yang
tercantum dalam dokumen di lingkungan Kantor Pertanahan.
d. Walaupun peta-peta PBB
ketelitiannya rendah, hubungan antara bidang tanah dan benda-benda lainnya
seperti jalan raya, bangunan dapat membantu menentukan lokasi bidang tanah yang
dicari.
Hasil akhir dari analisa data adalah informasi tentang bidang-bidang tanah
yang dapat dipetakan pada peta dasar pendaftaran dan daftar bidang tanah yang
harus diidentifikasi di lapangan.
4.3 Identifikasi Lapangan
Tujuan identifikasi lapangan adalah untuk
mengumpulkan informasi tambahan di lapangan yang dapat membantu
mengidentifikasi lokasi bidang tanah atas peta dasar pendaftaran / peta pendaftaran
yang telah tersedia.
Kegiatan identifikasi lapangan
dilakukan sebagai berikut ;
q Menemui Lurah / Kepala Desa
untuk memberitahukan adanya pekerjaan lapangan yang akan dilakukan.
q Menemui Ketua RT/RW dan minta
bantuan dalam mengidentifikasi lokasi bidang tanah.
q Menemui pemilik tanah di rumah
mereka dan bilamana perlu melihat dokumen-dokumen yang mereka miliki
(sertipikat, SU/GS) dan memeriksa keberadaan batas fisik di lapangan.
q Mengidentifikasi lokasi batas
bidang tanah di lapangan dan langsung memindahkannya ke salinan peta dasar
pendaftaran.
q Jika dianggap perlu, lakukan
pengukuran sederhana dengan untuk menentukan lokasi bidang tanah terhadap
detail situasi yang ada.
Jika hal tersebut di atas tidak memungkinkan untuk dapat menentukan lokasi
bidang tanah, hal ini harus dicatat dalam kolom 11 DI 203 atau DI.203 A.
4.4 Pemetaan
Bidang tanah yang dapat diidentifikasi dipetakan
dan diberi NIB pada peta dasar pendaftaran (bila bidang tanah tersebut belum
mempunyai lembar peta pendaftaran) atau peta pendaftaran (bila bidang tanah
tersebut telah mempunyai lembar peta pendaftaran). Selain itu pemberian NIB
juga dilakukan pada Surat Ukur dan Buku Tanah dengan cara menuliskan NIB di kolom
a pada Surat Ukur dan halaman 2 ruang b Buku Tanah.
Apabila bidang tanah telah ditentukan lokasinya
berdasarkan dokumen-dokumen yang ada atau berdasarkan hasil identifikasi
lapangan, bidang tanah tersebut dipetakan berdasarkan data ukuran yang terdapat
pada Gambar Ukur. Tatacara pemetaan bidang tanah pada peta dasar pendaftaran /
peta pendaftaran dilakukan sesuai dengan Bab 7.
4.5 Pemeliharaan
Pada dasarnya pembuatan Daftar Tanah dan Peta Pendaftaran
yang dihasilkan oleh Pemetaan Indeks Grafis dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah.
Kantor Pertanahan berkewajiban untuk memelihara
data tersebut dan memperbaharui peta dan daftar bila terjadi perubahan data
fisik maupun data juridis dan pemberian NIB untuk bidang tanah lainnya akan
mengikuti nomor urut terakhir.
Bila pemetaan indeks grafis telah dilakukan
untuk suatu desa/kelurahan, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik akan
berjalan lebih lancar mengingat seluruh bidang yang telah terdaftar telah
didata dengan baik dan benar.
4.6 Hasil Kegiatan
Setelah lokasi pendaftaran tanah sistematik
ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang
telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam
bentuk peta indeks grafis (pasal 47).
Pembuatan peta indeks grafis pada pendaftaran
tanah sistematik umumnya akan mengalami kesulitan karena tidak lengkapnya
informasi lokasi yang menerangkan lokasi bidang tanah tersebut untuk
diidentifikasi pada peta dasar pendaftaran. Oleh karena itu, peta indeks grafis
dibuat dengan cara identifikasi batas bidang tanah yang dimaksud pada DI 203
atau DI 203 A selama pengukuran dan pemetaan pada pendaftaran tanah sistematik
dilangsungkan. Bidang-bidang tanah tersebut digabung dengan bidang-bidang tanah
lainnya yang akan didaftar pada pendaftaran tanah sistematik dan dipetakan pada
peta pendaftaran.
Pemetaan Indeks Grafis pada pendaftaran tanah
sporadik hanya dilakukan untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar sebelum
diberlakukannya PP No.24/1997, tetapi belum dipetakan pada peta pendaftaran.
Untuk bidang tanah tersebut harus dipetakan pada peta pendaftaran (pasal 43).
Dalam hal pendaftaran tanah sistematik, hasil
kegiatan Pemetaan Indeks Grafis adalah daftar tanah (DI 203, DI 203 A)
sedangkan dalam pendaftaran tanah sporadik adalah berupa ; peta pendaftaran,
daftar tanah, (DI 203, DI 203 A), daftar nama (DI 204), daftar Surat Ukur (DI
311 B) dan daftar hak (DI 312, DI 312 A, DI 312 B, DI 312 C).
Mengingat besarnya jumlah bidang tanah yang
belum dipetakan dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, Kantor Pertanahan
secara bertahap melaksanakan Pemetaan Indeks Grafis pada desa / kelurahan yang
diprioritaskan dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Desa / Kelurahan tersebut
diprioritaskan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik.
b. Telah tersedia peta dasar
pendaftaran / peta pendaftaran.
c. Jumlah transaksi tanah dan
sertipikasi tanah yang cukup tinggi.
d. Pertumbuhan ekonomi tinggi.
e. Luas areal kehutanan seminimal
mungkin.
f. Jumlah luas bidang tanah yang
terdaftar besar.
Pemasukan data baru dalam daftar dan peta harus
melanjutkan dan mempergunakan data dan peta pendaftaran yang telah tersedia
melalui pemetaan indeks grafis. Pengisian daftar tanah dilakukan secara
berkesinambungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar